pasaRpetani.com – Najwa Shihab dalam perbincangan dengan Prabowo Subikto di Mata Najwa, menyinggung masalah Food Estate. Salah satu mandat presiden Jokowi untuk Kementrian Pertahanan adalah Food Estate atau Lumbung Pangan khususnya di Kalimantan Tengah. Namun sejak awal sudah banyak kritikan dan laporan, seperti dari WALHI dan Greenpeace yang menyatakan bahwa program tersebut mengeksploitasi hutan, mengancam adat dan keanekaragaman hayati.
Prabowo Subiakto sebagai Menteri Pertahanan menanggapi dengan ramalan PBB terkait krisis dunia yang akan sampai ke Indonesia yaitu : krisis Food, Energy and Water. Setelah dianalisa empat tahun lalu, bahwa untuk mengamankan Indonesia dari krisis adalah dengan mengamankan pangan dan energi.
Salah satu jalan keluar yang mutlak adalah food estate. Menurut Capres 2024 dari Gerindra ini, dalam perjalanan program pasti ada kritikan terkait kelestarian alam. Namun menurut data, lebih dari 80 juta hutan yang sudah rusak, sehingga kemudian muncul gagasan hutan yang rusak agar menjadi produktif untuk menghasilkan pangan dan energi atau Food estate dari hutan yang sudah rusak. Toh juga banyak konsesi hutan diberikan ke perusahaan swasta untuk kepentingan komersial. Sedangkan pendekatan Kementerian Pertahanan adalah ketahanan mengamankan kepentingan rakyat dengan menghasilkan pangan dan energi.
Apakah Program Terbebut Akan Tetap Dilanjutkan dengan Banyaknya Kritikan ?
Menurut Prabowo, Food estate merupakan suatu keharusan. Karena Indonesia tidak boleh tergantung impor bahan pangan dari negara lain. Misalnya ketika perang Rusia Ukraina, banyak negara menghentikan ekspornya. Adapun permasalahan yang ada harus dimitigasi untuk melindungi kepentingan rakyat. Bagaimana bangsa merdeka kalau tidak bisa memberi makan rakayatnya.
