pasaRpetani.com – Banyak kebijakan yang dikeluarkan presiden ke dua ini untuk memajukan industri susu sapi di Indonesia.
Beberapa diantaranya yang menarik adalah sebagai berikut :
1. Persyaratan bukti serap (buser) susu segar yang diperlukan Industri Pengolahan Susu (IPS) sebelum melakukan impor susu. Kebijakan ini untuk memastikan bahwa IPS tidak mengabaikan susu dari peternak lokal. Dengan adanya kebijakan ini, pemerintah mempunyai fungsi sebagai regulator yang melindungi dan membantu peternak lokal untuk mengembangkan peternakan sekaligus membangun fondasi untuk industri persusuan nasional.
2. Harga susu ditetapkan oleh tim persusuan nasional yang terdiri dari Gabungan Koperasi Susu Indonesia (GKSI) dan pemerintah. Kebijakan ini cukup menarik, mengingat permasalahan yang seringkali terjadi di peternak lokal adalah masalah harga rendah.
Seperti saat ini harga sepenuhnya dilempar ke pasar, sedangkan pemerintah sebagai regulator tidak bisa mengontrol harga susu sapi. Sehingga tak heran jika muncul anekdot terkait rendahnya harga susu bahwa peternak sapi di Indonesia hanyalah buruh ngarit.
3. Tahun 1997, tepatnya setahun sebelum krismon, presiden Soeharto membuat program cukup menarik, yaitu lokalisasi ternak sapi perah di Kawasan Usaha Peternakan (Kunak), Desa Pamijahan, Kec. Pamijahan, Bogor.
Para peternak yang tertarik dengan program tersebut bisa mendaftar dengan cicilan Rp. 273 ribu/bulan, dengan fasilitas kavling peternakan seluas 4.250 m2 dilengkapi dengan kandang berkapasitas 12 ekor.
Program ini layaknya property dibidang peternakan yang bernilai investasi jangka panjang dan merupakan terobosan yang dapat mempercepat pengembangan peternakan di Indonesia.
Namun demikian, ide ini sebenarnya tidak hanya bisa dilakukan oleh pemerintah. Gebrakan sejenis juga bisa dilakukan oleh pihak swasta dengan menyediakan kavling-kavling ternak investasi.
